Yang Tegak Berdiri Kokoh dan Yang Lunglai Meleyot-Leyot: Tentang Patung, Ruang Publik dan Kekuasaan

Ketika sebuah benda diasingkan dari nilai fungsionalnya, ia merupakan objek yang meregang nyawa, hampir mati. Adalah ingatan yang menjaga denyut nadi sebuah objek. Surat cinta dari mantan kekasih, pakaian keluarga yang sudah meninggal, kaset favorit yang selalu didengarkan di remaja. Akan tetapi kertas bisa sobek, pakaian bisa koyak dan kaset bisa rusak. Semua objek yang kita simpan bisa habis dimakan waktu. Namun kita tetap menyimpannya karena di dalamnya kita menanam bayangan atas masa lalu yang tidak akan bisa hadir lagi sebagai pengalaman nyata. Benda-benda yang kita simpan atas nama kenangan adalah narasi yang meminjam tubuh sebuah objek untuk tetap mengada, meski kehadirannya tak akan pernah sempurna.

“Yang fana adalah waktu, bukan? Kita abadi.”

Kita abadi? Di antara kefanaan waktu dan keinginan kita untuk menjadi abadi ada objek-objek yang menengahi. Kesementaraan objek memberi sinyal bahwa sesungguhnya tidak ada yang abadi. Tapi manusia tetap ingin abadi.

“Aku ingin hidup seribu tahun lagi.”

Maka lahirlah tulisan, lukisan dan patung-patung. Kita menitipkan ingatan, tuturan dan citraan di kepala kita pada objek karena objek dianggap lebih kokoh ketimbang ingatan yang terlunta-lunta berseliweran dengan memori-memori baru yang dibuat setiap harinya.

Tapi objek juga dapat mengelirukan. Masa lalu tidak akan pernah bisa utuh disimpan oleh sebuah objek. Objek seperti pelatuk pistol yang mencetuskan ingatan. Anak peluru yang meluncur adalah ingatan yang sudah dilumasi imajinasi untuk melancarkan mekanisme gerak otak kita yang berkarat dimakan waktu.

Patung-patung yang menghiasi jalan-jalan raya di kota besar adalah upaya penguasa untuk menciptakan ingatan dan imajinasi kolektif. Mereka terbuat dari logam yang kokoh dan tahan lama. Di dalamnya disematkan jejak-jejak sejarah sekaligus imajinasi tentang masa kini dan masa depan. Patung-patung ini adalah wujud obsesi untuk mengendalikan ingatan yang cair, meliuk-liuk, dan fana untuk menjadi simbol yang padat, kaku, dan abadi.

Membangun patung di ruang publik adalah upaya untuk mengendalikan ruang. Patung-patung ini harus dibuat dengan bahan yang tahan lama sebab kehadirannya merepresentasikan kekuasaan negara yang tidak boleh absen di ruang publik. Ukuran patung yang gigantis dan penempatannya di jalan-jalan besar mengoperasikan suatu otoritas yang mengatur interpretasi dan pemaknaan atas ruang. Patung dan monumen adalah perpanjangan tangan institusi kekuasaan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh tampak di ruang kota.

Pendirian Patung dan Pelanggengan Kekuasaan

Di era Soekarno (1945-1967), pendirian monumen merupakan bagian dari proyek besar pembangunan identitas bangsa pasca-kemerdekaan. Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan menjadi panggung bagi Sukarno untuk merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang perkasa melalui pembangunan patung dan gedung-gedung yang spektakuler (Kusno, 2000: 54-56). Meski keadaan ekonomi nasional sedang megap-megap, pada tahun 1950-an sampai 1960-an, Sukarno ambisius membangun megaproyek macam Monumen Nasional (“seperti Eiffel Tower di Perancis,” katanya), Wisma Nusantara, Tugu Selamat Datang, Tugu Pembebasan Irian Jaya, Gelora Bung Karno, pusat perbelanjaan Sarinah, dan Hotel Indonesia (kedua bangunan terakhir dibiayai lewat dana pampasan perang Jepang).

Patung-patung yang dibangun Soekarno adalah manusia-manusia Indonesia tanpa nama yang perwujudannya lebih menekankan pada gestur ketimbang figur. Lihatlah Tugu Selamat Datang dan Tugu Pembebasan Irian Jaya, dua patung ini menggambarkan manusia dengan tangan terbuka menantang langit dan menangkap imajinasi gerak yang dinamis dan merdeka. Bandingkan tubuh-tubuh bebas itu dengan tubuh yang diseragamkan dan didisiplinkan dalam patung-patung tokoh militer yang dibangun pada era Orde Baru. Sebut saja patung Slamet Riyadi di Ambon, Ahmad Yani di Bandung, Gatot Subroto di Surakarta dan Yos Sudarso di Surabaya. Patung-patung ini dipesan pada Edhi Sunarso (1932-2016), seniman yang juga membuat Tugu Selamat Datang dan Patung Dirgantara di era Sukarno.

Meski demikian, mengenai seni di ruang publik era Soeharto (1967-1998), Hilmar Farid dalam artikel “Seni Asal Jadi Orde Baru” (1999) menulis bahwa “seni tidak pernah menjadi pertimbangan dalam menilai status dan kekuasaan di kalangan penguasa baru.” Tidak ada sosok arsitek kebudayaan Orde Baru yang otoritatif mengurusi estetika seni di ruang publik. Pejabat Orba tidak alergi dengan patung bergaya realis meski realisme sering ditautkan dengan ideologi komunis pada era Perang Dingin dan realisme sosialis merupakan prinsip estetika Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dekat dengan PKI. Di sisi lain, para pejabat juga tampak senang-senang saja dengan estetika patung modernis karya seniman garda depan seperti patung “Ikatan” (1976) karya But Muchtar yang terpasang di depan gedung MPR/DPR. Satu kecenderungan dominan dalam pembangunan monumen di era Orba ialah pengagung-agungan sosok militer untuk membenarkan sejarah versi mereka (Farid, 1999). Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya adalah karya agung Soeharto.

But Muchtar - Ikatan

Gambar 1. Patung “Ikatan” (1976) karya But Muchtar (1930-1993) di depan gedung MPR/DPR. Sumber: http://s1130.photobucket.com/user/bakanekobaka/media/foto/140820125444.jpg.html

Dari sini terlihat bahwa sebuah patung bisa mempertahankan kekerasan simbolik yang efeknya dapat memengaruhi ingatan dan imajinasi politik sebuah generasi. Ruang publik yang ideal adalah ruang yang dibangun dan digunakan bersama. Di dalam ruang itu selalu ada relasi-relasi kekuasaan tak tampak, yang sewaktu-waktu dapat mencuatkan konflik ketika ada pihak yang merasa ruangnya direbut. Kepemilikan atas ruang tidak selalu berarti kepemilikan atas benda yang berwujud seperti tanah atau rumah. Kepemilikan atas ruang juga berarti akses dan kesempatan untuk bersuara dan merepresentasikan dirinya di ruang publik. Persoalannya, tidak semua pihak yang ruangnya direbut dapat bersuara. Dalam sebuah rezim estetika, tidak semua pihak diizinkan untuk mengeskpresikan imajinasinya. Tirani mayoritas atas nama identitas, moral, keindahan atau kebersihan, melanggengkan ketidakadilan distribusi kepemilikan atas ruang yang sekaligus mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang.

Di era pasca-reformasi, ada lebih banyak perobohan ketimbang pembangunan patung di ruang publik. Di satu sisi, rentetan peristiwa perobohan patung ini menunjukkan kekuasaan tidak lagi terpusat pada negara atau pemilik modal, melainkan tercerai-berai dalam sengkarut antara kelompok-kelompok masyarakat yang dipisahkan oleh kategori ras, agama, gender, dan kelas, yang telah diciptakan kolonialisme dan dilanggengkan oleh Orde Baru. Di sisi lain, ledakan energi dan emosi yang tampak dalam perobohan patung di ruang publik menunjukkan ketidakcocokan beragam kekuatan sosial yang dapat dilacak keberadaannya era awal kemerdekaan.

Catatan peristiwa perobohan patung yang berlangsung sejak zaman Megawati sampai Jokowi di bawah ini dapat memberikan gambaran pertarungan kekuatan yang berlangsung di ruang publik pasca Orde Baru.

Robohnya Patung Kami

Saya kurang tahu apakah warung pecel lele kini terancam keberadaannya di kota Bekasi. Tapi pada 2002, patung lele dan buah kecapi yang berdiri sejak 1995– terletak di dekat stasiun Bekasi—dibakar oleh dua orang dari “Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi” dengan alasan “tidak mencerminkan karakter masyarakat Bekasi,” apapun itu artinya. Sebelumnya kelompok ini telah melayangkan protes kepada walikota Bekasi Nonon Sonthani, dan surat keputusan pembongkaran patung lele telah dikeluarkan pada 2001. Lantaran pemerintah dianggap terlalu lelet dalam bertindak, anggota kelompok ini mengambil sikap dan segera memasak patung lele itu menjadi lele bakar.

Pada 2007, patung Inul Daratista “si ratu ngebor” berukuran 2,5 meter karya seniman Nyoman Nuarta (lihat Gambar 1) yang disumbangkan Inul sendiri untuk warga di sekitar rumahnya di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah, diprotes massa “Forum Betawi Rempug” karena dianggap mempertontokan kevulgaran. Suami Inul, Adam Suseno, sempat gusar, tapi kekuatan kumis tebalnya tak berkutik melawan kemarahan massa. Akhirnya patung itu “diamankan” oleh pihak RT setempat.

patung Inul:kompas.com:Mentari Chairunisa.jpg

Gambar 2. Patung Inul Daratista. Sumber: Kompas.com/ Mentari Chairunisa

Tahun 2010, lagi-lagi karya Nyoman Nuarta diperkarakan. Patung “Tiga Mojang” yang menghiasi depan gerbang sebuah perumahan mewah di Bekasi dirobohkan paksa oleh sekelompok massa. Patung berwujud tiga perempuan mengambang yang disatukan selembar kain ini dianggap telah “mencederai” umat Islam sebab melambangkan simbol Trinitas. Patung ini kemudian dipindah ke sebuah hotel bintang lima di Yogyakarta milik pengembang perumahan tersebut.

Tahun 2011, patung Gatot Kaca, Bima, dan Semar di Purwakarta, Jawa Barat, dirobohkan dan dibakar oleh kelompok yang mengaku dari “Masyarakat Peduli Purwakarta” karena dipandang sebagai “simbol musyrik dan tidak sesuai dengan identitas Purwakarta sebagai kota santri.”

Sedikit berbeda dengan pola sebelumnya, pada 2012, patung Zainal Abidin Pagaralam—terletak di depan Pengadilan Agama Kalianda, Lampung Selatan—ditumbangkan massa karena dianggap sebagai simbol nepotisme. Sosok Pagaralam merupakan bupati Lampung tahun 1967-1972. Ia ayah dari Gubernur Lampung saat itu, Sjahroedin ZP, sekaligus kakek dari Bupati Lampung Selatan, Rycko Menoza. Nama terakhir ini yang memprakarsai pembangunan patung setinggi tujuh meter dan terbuat dari perunggu itu dengan dana dari anggaran pemerintah daerah.

Di Tabanan, Bali, pada 2014, warga sekitar menuntut pemindahan patung Bung Karno yang telah menggusur patung Wisnu Murti yang sebelumnya berdiri di tempat tersebut.

Kembali menggunakan alasan klasik tentang pemberhalaan dan simbol kemusyrikan, pada 2015, patung Jayandaru di Alun-Alun Sidorajo—menampilkan figur beragam profesi masyarakat setempat sebagai petani, pedagang, dan nelayan—didemonstrasi oleh kalangan ormas Islam dan akhirnya direlokasi oleh pihak pembangun, PT Sekar Laut, ke kawasan lapangan golf milik perusahan itu di Pasuruan.

Sementara itu, di bulan Mei 2016 beredar potongan video pertemuan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) DKI Jakarta yang menampilkan sekretaris jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khotot mempermasalahkan keberadaan patung Tugu Tani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Patung Tugu Tani menampilkan sosok petani laki-laki bertelanjang dada memakai caping dan menyanding senjata serta seorang perempuan menyerahkan piring untuk sang petani. Menurut Khotot, patung tersebut merupakan warisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang harus dirobohkan demi menghalau “kebangkitan komunisme gaya lama, gaya baru dan gaya paling baru yang bahkan belum ada.”

“Polemik” Tugu Tani

Patung yang kini kita kenal dengan nama Tugu Tani dipesan Sukarno pada seniman kenamaan Rusia, Matvei Manizer (1891-1966), saat berkunjung ke Indonesia pada 1961. Karya-karya patung Manizer bergaya realisme sosialis dan banyak menghiasi kota-kota besar di Rusia. Dalam lanskap Perang Dingin, hubungan diplomatik Indonesia dan Soviet memang sangat erat. Terbukti, Rusia menggelontorkan aliran dana besar dalam mendukung persenjataan operasi militer Indonesia ketika “berebut” Irian Barat dengan Belanda. Gelora Bung Karno juga dibangun pada 1960-1962 dengan dukungan dana dari Rusia ketika Sukarno terobsesi menjadikan olahraga sebagai ajang politik. Di ranah kebudayaan, pertukaran hadiah seperti patung dan lukisan merupakan pelumas untuk melancarkan politik diplomasi, khususnya ketika berurusan dengan Sukarno yang memang pencinta seni.

Majalah Negri Sovyet No. 4/1963 melaporkan bahwa ternyata Sukarno memesan bukan hanya satu, tapi dua patung dari Manizer (lihat gambar 3&4). Patung pertama masih bisa kita lihat (paling tidak sampai detik ini) di Menteng. Sementara patung kedua, menurut berita Negri Sovyet, akan dipasang di Taman Makam Pahlawan Kalibata, berukuran lebih kecil dari patung pertama, yang juga menampilkan sosok petani membawa senjata, hanya saja perempuan yang membawa piring berada di samping kanan. Wajah si perempuan di patung kedua tidak menengadah seperti patung pertama. Patung pertama diresmikan tahun 1963; sementara mengenai keberadaan patung kedua, saya belum bisa memastikan dan mungkin teman-teman di Jakarta bisa bantu melacaknya.

Tugu Tani-1

Gambar 3. Teks di pojok kanan atas bertuliskan Rentjana projek sudah saja terima baik. Harap lekas melaksanakannja,–patung ke I dan patung ke II. Saja minta patung ke I didahulukan. Soekarno 20/3 1963

Tugu Tani 2
Gambar 4. Rancangan patung ke II. Sumber: Negri Sovyet No.4, April 1963 hlm. 40-41.

Keberadaan patung Tugu Tani telah berulang kali mengundang polemik. Majalah Tempo edisi 16 Oktober 1982 mengutip Sarwo Edhie Wibowo yang menyatakan Tugu Tani “harus digusur karena melambangkan komunisme.” Tetapi Adam Malik, wakil presiden saat itu yang pernah menjabat duta besar Indonesia untuk Uni Soviet, menepis ucapannya dan mengatakan patung itu dipesan Sukarno sebagai “simbol perjuangan pembebasan Irian Barat.” Gubernur DKI Jakarta saat itu, R. Suprapto, tidak menanggapi serius komentar Sarwo Edhie dan membiarkan patung Tugu Tani tetap berdiri. Sarwo Edhie adalah komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) tahun 1965-1967 selama operasi pembunuhan massal. Mertua mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga terlibat dalam peristiwa “Act of Free Choice” di Papua lewat kekerasan dan intimidasi, yang kini banyak digugat oleh rakyat Papua. RPKAD adalah cikal bakal Kopassus, pasukan elite militer Indonesia, yang terlibat dalam sejumlah pelanggaran berat hak asasi manusia sepanjang sejarah politik Indonesia modern.

Puluhan tahun kemudian setelah pergantian kekuasaan, tepatnya pada 2001, sekelompok orang yang menamai diri “Aliansi Anti-Komunis” kembali menggugat keberadaan patung Tugu Tani. Alasannya serupa dengan yang dikatakan Khotot baru-baru ini: menghubungkan patung tersebut dengan cerita lama soal “kebangkitan ideologi komunis”.

Bisa kita tandai, patung Tugu Tani telah menjadi saksi peralihan kekuasaan dari masa ke masa. Pengecaman terhadap benda seni dari perunggu setinggi tiga meter yang bisu dan tak bisa membela dirinya sendiri ini menunjukkan perubahan relasi antara negara, seniman, dan masyarakat dalam penguasaan ruang publik. Selain itu, niatan berbagai pihak untuk merobohkan patung Tugu Tani yang terus berulang menunjukkan ketegangan antara kelompok kiri, kelompok Islam dan militer yang tidak kunjung terselesaikan karena belum tuntasnya penyingkapan kebenaran dalam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di tahun 1965-1967.

Oleh karena itu, patung Tugu Tani menyimpan beban sejarah yang berat di pundaknya. Tahun 1963 ketika patung Tugu Tani diresmikan, Indonesia berada dalam masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Kala itu, Soekarno ingin menyatukan kekuatan komunis, Islam dan militer lewat slogan NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Sementara, politik luar negri Soekarno menunjukkan pergeseran dari non-blok dan bebas aktif menjadi condong ke kiri-kirian dengan aliansi intim ke Tiongkok dan Soviet—patung Tugu Tani adalah bukti kedekatan politik antara Indonesia dan Soviet. Manuver Soekarno membuat kelompok militer merasa terancam, dan singkat cerita, peristiwa 1965 menumbangkan kekuasaan Soekarno dan meluluhlantahkan kekuatan kelompok kiri.

Di era Soeharto, sementara kekuatan kiri dibungkam lewat operasi pembunuhan massal, kekuatan politik islam juga direpresi di bawah pemerintahan militer Orde Baru yang sekuler. Baru pada tahun 1990 kebijakan Soeharto melunak pada aktivis politik Islam yang kemudian efeknya menciptakan ledakan kelompok fasis Islam pasca Orde Baru (Heryanto, 2015: 113). Maka dalam sejarah berdirinya Patung Tani sekaligus berbagai upaya perobohannya sampai hari ini, kita dapat melihat bahwa di satu sisi, masih kuatnya rezim militer yang kini bahu membahu dengan kelompok fasis islam dan di sisi lain lemahnya pengorganisiran kekuatan kiri dalam menciptakan suatu imajinasi politik baru.

Patung dan Ingatan Kolektif yang Berserakan

Patung-patung buatan pemerintah dan pemilik modal besar biasanya diletakkan di jalan-jalan raya dan kerap dijadikan ikon sebuah kota. Pada level lebih mikro di sudut-sudut perkampungan dan perempatan jalan kecil, kita juga dapat menemukan patung-patung yang kerap tak jelas asal-usulnya. Dalam esai liris berjudul “Tentang Sesuatu yang Kita Tancapkan di Atas Tanah” (2010), Nuraini Juliastuti menulis: “Sungguh, dalam dunia yang makin lama bergerak makin cepat, dan kita bagaikan para nomad di dalamnya, patung-patung seperti selalu ditemukan kembali sebagai bahasa yang meneriakkan kesetiaan.” Juliastuti menceritakan keberadaan patung-patung kecil yang menyimpan serpihan ingatan yang barangkali tidak mendapat ruang untuk menceritakan kisahnya di jalan raya.

Kita bisa melihatnya di mana-mana. Jalanan Yogyakarta yang semakin macet kadang justru memberi jeda untuk mengamati objek-objek aneh yang terserak di jalanan—sebut saja patung ayam di jalan D.I. Panjaitan, patung lele di Plosokuning, patung kepala anjing menjulurkan lidahnya di Kota Baru. Paling banyak ditemukan adalah patung pejuang dengan ikat kepala dan membawa bambu runcing atau patung Pangeran Diponegoro yang bentuknya jauh dari gagah sebab anatominya meleyot-leyot. Biasanya patung-patung ini dibuat untuk menghias kampung sewaktu acara 17-an. Selain itu, masih bisa kita lihat pula patung Wajib Belajar atau Keluarga Berencana, sisa-sisa propaganda Orde Baru yang catnya sudah mengelupas. Mereka berukuran kecil, kurang dari dua meter, dan biasanya terbuat dari semen yang seketika sompal jika terserempet motor. Tak jarang saya melihat beberapa patung semacam ini dijadikan tempat menjemur pakaian.

FullSizeRender (2)

Gambar 5. Patung Diponegoro di daerah Sleman. Sumber: instagram @ariefsukardono

Patung-patung di sudut perkampungan dibuat dengan inisiatif individu atau kesepakatan warga yang ingin menanamkan ingatan dan imajinasinya atas ruang. Mereka sering dijadikan sebagai penanda jalan, tapi tidak pernah punya ambisi besar untuk merepresentasikan identitas sebuah ruang. Mereka tidak menguasai tapi mengisi ruang. Seperti surat cinta dari mantan kekasih, tiap-tiap patung kecil ini menyimpan suatu narasi personal. Patung-patung ini lebih tepat dalam menggambarkan sifat dan natur ingatan: rapuh dan tak permanen. Tapi patung-patung ini tetap bermunculan meski ia tahu ia ringkih dan tidak absolut—ia tidak besar, tapi banyak.

Menginterogasi Patung dan Sejarah

Pada awal bulan Mei tahun ini, sekelompok pemuda diinterogasi polisi karena berfoto mengangkangi kepala patung tugu Letda Anumerta Sudjono di Simalungun, Sumatra Utara. Tugu Sudjono dibuat untuk mengenang peristiwa Bandar Betsy tahun 1965 ketika terjadi “konflik” antara Barisan Tani Indonesia (BTI) dengan Angkatan Darat. Belum lama beredar pula foto seorang pemuda mengacungkan jari tengah ke arah relief Soeharto di Monumen Serangan Satu Maret, Yogyakarta. Foto-foto ini menuai kontroversi dan banyak orang berkomentar bahwa anak-anak muda ini “tidak menghargai sejarah.” Para pemuda di Simalungun mengaku tidak tahu siapa Sudjono dan mengatakan tidak bermaksud melecehkan simbol negara. Saya tidak tahu apakah pemuda yang mengacungkan jari tengahnya ke muka Soeharto tahu soal dosa-dosa Orde Baru. Andaikata mereka tahu sejarah, tentu mereka tidak perlu merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan.

Setiap patung menyimpan sejarah dalam versinya masing-masing. Ketika sebuah patung melanggengkan versi sejarahnya yang menyesatkan, bukan keabadian objeknya yang harus ditumbangkan. Patung-patung itu mungkin harus dibiarkan ada sebagai monumen yang mengingatkan kita bagaimana suatu rezim telah memaksa kita untuk melupakan. Sementara itu, patung-patung kecil tentang ingatan yang tak mendapat tempat harus terus dibangun bersama-sama untuk mengorganisir suatu jaringan yang menancap pada tanah dan setia pada kebenaran. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an, Lekra melandaskan praktik kesenian mereka pada prinsip realisme sosialis. Hari ini, gagasan realisme perlu ditemukan kembali. Realisme tidak dapat lagi dipahami sekedar sebagai penyalinan objek secara realistis. Seperti apa estetika realis yang mampu menangkap kerumitan realitas dalam sengkarut pertarungan ideologi kekuasaan? Patung-patung realis mungkin akan berbentuk ganjil, meleyot-leyot dan tidak proporsional. Akan tetapi, kita tahu, tidak ada jalan mulus menuju kebenaran.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s