kebebasan yang tersandera

Proses bermasyarakat atau bersosialisasi adalah sebuah proses yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Bahkan mahluk paling asosial pun pada akhirnya membutuhkan orang lain. Sebut saja kisah fiksi karya Seno Gumira Ajidarma dalam cerpen “Manusia Kamar” yang menceritakan ironi hidup seorang manusia yang terlalu sinis memandang segala macam kehidupan sosial yang penuh kepalsuan, terpaksa mati di kamarnya tempat ia mengasingkan diri dari dunia. Memang menjadi sebuah dilema bagi orang-orang idealis dalam permasalahan sosialitasnya dengan masyarakat. Di satu sisi ada keinginan untuk bebas dan tidak terikat pada peraturan manapun yang dibuat oleh sebuah sistem sosial, namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa kita memerlukan orang lain untuk dapat bertahan hidup, secara materiil maupun imateriil.

Dengan bermasyarakat, artinya kita telah menyerahkan kebebasan kita. Dan hal ini tidak bisa tidak. Kebebasan tersebut terpaksa tersandera, atas nama kebebasan orang lain. Di lampu merah, kita harus menyerahkan kebebasan untuk bisa jalan terus, karena orang lain juga memiliki hak untuk jalan terus, hal ini untuk menghindari kecelakaan yang akan merugikan keduanya. Pada akhirnya, untuk menjadi bebas berarti kita harus menjadi terikat. Keterikatan tersebut bukan saja melalui hukum formal tapi juga hukum informal.

Tentang hukum formal, adalah mutlak bagi kita untuk mematuhinya karena ada sanksi pidana atau perdata jika kita melanggarnya. Sementara dalam hukum informal, seperti hukum adat atau hukum agama, jika dilanggar sanksinya akan mengarah pada sanksi sosial. Dalam tulisan ini, saya ingin membicarakan kebebasan kita yang tersandera oleh hukum-hukum informal tersebut yang telah disepakati oleh masyarakat.

Dalam sehari, berapa kalikah anda benar-benar melakukan sesuatu atas kehendak anda, tanpa dipengaruhi oleh rasa takut akan apa yang dipikirkan orang jika melihat tindakan anda tersebut? Kehidupan personal kita sesungguhnya telah tercerabut, secara sadar atau tidak sadar oleh kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat. Cara berpakaian, cara bicara, cara makan, handphone yang kita pakai, mobil yang kita kendarai, semuanya bersangkutan dengan citra-citra. Terkadang hal tersebut bukan lagi apa yang benar-benar merefleksikan diri kita, melainkan  sekedar hanya melayani keinginan orang atas apa yang mereka ingin lihat dari kita. Pada akhirnya kita hanya menjadi budak ke-ideal-an. Tinggal di Jakarta ya ngomongnya harus gue-elo, tak peduli betapa medoknya dulu kita di Purwokerto. Celana jeans jaman sekarang ya harus yang model menyempit ke bawah, tidak peduli seberapa besarnya paha anda. Handpone ya harus Blackberry, laptop harus Apple, kalau mau kelihatan berkelas. Sebetulnya saya pun tidak bisa menghakimi gaya orang lain. Pencitraan adalah sah dalam wacana politik identitas. Tapi yang ingin saya tekankan disini adalah kesadaran dalam bertindak. Apakah kita betul-betul telah secara sadar menentukan apa yang kita inginkan? Apakah kita telah benar-benar bebas memilih?

Lebih jauh lagi, tidak sekedar gaya saja yang “terpaksa” kita kompromikan dengan hukum informal agar dapat diterima di suatu kalangan tertentu. Kompromi-kompromi tersebut terus mencekik sehingga akhirnya kita benar-benar tidak memiliki ruang gerak untuk menjadi bebas. Setiap bertemu rekan di kantor kita harus selalu tersenyum menyapa, entah karena betul-betul ingin menyapa, atau karena adanya aturan kesopanan yang berlaku dalam hubungan tersebut. Kepada orang yang lebih tua kita harus manggut-manggut saja mendengar omongannya walau sudah ngantuk karena lagi-lagi adanya aturan informal. Hubungan sosial yang tidak dapat kita hindari itu sebetuknya telah menyandera kebebasan kita. Kebebasan untuk tidak menyukai orang lain. Kebebasan untuk tidak mau menyapa saat sedang bad mood. Kebebasan untuk memotong pembicaraan saat kita sudah benar-benar bosan. Kebebasan untuk tidak mau menikah.  Kebebasan untuk tidak membaca buku yang saat ini sedang semua orang bicarakan.

Sebetulnya adakah kebebasan yang dijanjikan jika kita menaati hukum informal? Atau hukum ini hanya memberikan kita kewajiban-kewajiban baru, untuk menjadi apa yang diinginkan oleh orang lain?

Advertisements

4 Comments on “kebebasan yang tersandera”

  1. renny says:

    Saya adalah tahanan kota, bagaimana dengan Anda?
    Saya paham line penutupnya.. :p

    • brigitta isabella says:

      alhamdulile kalo paham mbak..aku aja masih bingung soalnya! haha kita semua tahanan kok, mau gak mau :)

  2. oioi says:

    saya ingat sebuah kalimat dari seorang anggota Majelis Nasional Perancis tahun 1848, “dalam hubungan antara yang kuat dan yang lemah, kebebasan itu menindas sedangkan hukum itu membebaskan”.

    Jadi, seperti apakah hubungan (sosial) dalam masyarakat kita ? (tentunya, bila kita memakai kalimat itu)

    benarkah tidak ada stratifikasi ?

  3. brigitta isabella says:

    hukum formal mungkin bisa jadi akan membebaskan, seperti contoh yang sebut diatas, kalau tidak ada peraturan “jika lampu merah harus berhenti” niscaya semua orang akan tabrakan di jalan.

    hukum yang saya maksud dalam tulisan ini adalah hukum informal yang disepakati oleh masyarakat2 tertentu dan yang menyebabkan adanya sebuah standar yang kita amini begitu saja. misalnya saja kesepakatan bahwa “kalau gak punya facebook hari gini berarti gak gaul”

    hukum macam ini, kalau memang boleh saya sebut hukum, setelah saya pikir2 ternyata bukannya membebaskan tapi hanya membelenggu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s